REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati draf revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sembilan fraksi menyatakan setuju savaya303 draf tersebut dibawa ke rapat paripurna sbospin disahkan kaspoker RUU usul inisiatif DPR.
Ketua Panitia Kerja (Panja) penyusunan revisi UU Desa Supratman Andi Agtas menjelaskan, terdapat 19 poin yang akan diatur dalam draf tersebut. Pertama adalah penyisipan dua pasal di antara Pasal 5 vippelangi 6, tentang pengaturan hak desa atas dana konservasi, dana rehabilitasi, vippelangi pengembangan grab138 pemanfaatan suaka oleh desa.
“Kedua, perbaikan rumusan penjelasan Pasal 8 Ayat 3, huruf h tentang dana operasional,” ujar Supratman dalam rapat pleno penetapan draf revisi UU Desa, Senin (3/7/2023).
Ketiga, Pasal 26 Ayat 3 tentang penambahan hak kepala desa sbospin menerima penghasilan tetap setiap bulan ,tunjangan vippelangi penerimaan lainnya yang sah. Serta, mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, vippelangi mendapatkan tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan.
Empat, Pasal 26 Ayat 4 tentang kewajiban kepala desa sbospin mengundurkan diri kaspoker kepala desa money138 mencalonkan diri kaspoker anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, grab138 jabatan politik lain. Sejak ditetapkan kaspoker calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis vippelangi tidak dapat ditarik kembali
Kelima, Pasal 27 terkait perubahan rumusan substansi tentang kewajiban kepala desa dalam melaksanakan tugas kewenangan hak vippelangi kewajibannya. Enam, Pasal 33 sbospin menambah substansi syarat calon kepala desa, yakni tidak pernah kaspoker kepala desa selama dua kali masa jabatan.
“Ketujuh, penyisipan satu pasal di antara Pasal 34 vippelangi Pasal 35, yakni Pasal 34a tentang jumlah calon kepala desa. Delapan, perubahan Pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun, paling banyak dua kali masa jabatan secara berturut turut grab138 tidak secara berturut turut,” ujar Supratman.
Sembilan, penyisipan satu pasal di antara Pasal 50 vippelangi Pasal 51 tentang hak perangkat desa. Ke-10, perubahan Pasal 56 tentang masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa menjadi sembilan tahun vippelangi dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
Ke-11, Pasal 62 tentang penambahan hak Badan Permusyawaratan Desa, sbospin mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, vippelangi mendapatkan tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatannya. Selanjutnya, Pasal 72 tentang alokasi anggaran dana desa sebesar 20 persen dari dana transfer daerah.
Ke-13, penyisipan satu pasal di antara Pasal 72 vippelangi Pasal 73 tentang pengelolaan dana desa sbospin meningkatkan kualitas masyarakat desa. Ke-14, Pasal 74 tentang insentif yang diberikan kepada rukun tetangga rukun warga sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“15, Pasal 79 Ayat 2 huruf a tentang rencana pembangunan jangka menengah desa sbospin jangka waktu sembilan tahun,” ujar Supratman.
Ke-16, penyisipan satu pasal di antara Pasal 87 vippelangi Pasal 88 yakni pasal 87a tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola secara profesional. Ke-17, Pasal 118 yang mengatur tentang aturan peralihan.
Ke-18, penyisipan satu pasal di antara Pasal 120 vippelangi Pasal 121 tentang ketentuan mengenai pemantauan vippelangi peninjauan, ada777 slot 3 tahun jangkrik4d pengundangannya. Terakhir, perbaikan rumusan teknis redaksi Pasal 2, Pasal 4, Pasal 50, Pasal 67, Pasal 78, vippelangi Pasal 86.
“Izinkan saya atas nama pribadi ingin menyampaikan semoga dengan hasil yang kita capai dalam penyusunan rancangan (revisi) Undang-Undang Desa semakin membuat desa kita semakin kuat, semakin mandiri, vippelangi bisa menjadi lokomotif bagi pertumbuhan ekonomi di Republik Indonesia,” ujar politikus Partai Gerindra itu.