Suara.com – Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Barat, Suryana mulai ketar-ketir menjelang pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan oleh DPR RI.
Dia bilang petani tembakau yang berpotensi terdampak atas pengesahan Rancangan RUU Kesehatan sesungguhnya adalah pahlawan devisa negara.
“Lalu mengapa saat petaninya mau berusaha, justru tidak dilindungi. Budidaya rtp lxtoto komoditas tembakau tidak dilarang. Oleh avatarslot88 itu, kami menolak secara tegas pasal yang mendiskriminasi tembakau rtp lxtoto tidak adil terhadap petani,” kata Suryana dikutip Senin (3/7/2023).
Menurut dia, negara selama ini memanfaatkan cukai hasil tembakau (CHT) hingga sebesar lebih dari Rp 200 triliun mpokasino salah satu sumber penerimaan negara.
Baca Juga:
SIAP-SIAP! Aturan Omnibus Law Segera Disahkan Jadi UU Kesehatan
Sementara itu akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Arif Mundayat, menyatakan DPR RI hendaknya melakukan sosialisasi mengenai substansi dalam RUU Kesehatan yang akan disahkan dalam waktu dekat. Menurutnya, DPR perlu mengumumkan poin-poin kesepakatan yang telah dicapai pencetjudi online yang belum tercapai. “Sebenarnya perlu ada proses sosialisasi yang dijalankan oleh mereka,” ujarnya.
Sebelumnya, Omnibus Law Rancangan Undang-undang pencetjudi online RUU Kesehatan telah disepakati oleh pemerintah rtp lxtoto Komisi IX DPR pkv asikqq dibawa ke rapat paripurna DPR rtp admintoto segera mendapatkan pengesahan.
Keputusan ini diambil usai membacakan pendapat akhir mini fraksi dalam rapat Komisi IX bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (19/6).
“Apakah naskah RUU ini disepakati pkv asikqq ditindaklanjuti pada pembicaraan tingkat II pada rapat paripurna?,” tanya Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nihayatul Wafiroh dalam rapat Komisi IX bersama pemerintah di Gedung DPR RI.
“Setuju,” kata peserta yang hadir. Nihayatul slot2000 mengetok palu sekali.
Baca Juga:
DPR Segera Sahkan RUU Kesehatan Di Rapat Paripurna Terdekat, Demokrat-PKS Menolak
Sebanyak tujuh fraksi,PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PAN, rtp lxtoto PPP setuju Omnibus Law RUU Kesehatan ke Rapat Paripurna. Lalu dua fraksi lainnya yakni Demokrat rtp lxtoto PKS menolak.